Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berkomitmen membenahi ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Yeka Hendra Fatika, mengatakan, pada 2021, jumlah pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa secara nasional tercatat 118 laporan. (2/2/2022). Baca juga: APBN 2022 Diharap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T.E.U. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Bentuk Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bentuk Singkat Perka LKPP Tahun 2022 Tempat Penetapan d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; e. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP. Susunan organisasi LKPP terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan; d Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Telah keluar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 713 /KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Selain berprofesi sebagai Ahli Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga aktivis di beberapa Organisasi Publik dan Komunitas Profesional. Jumlah Produk Ramah Lingkungan yang Teregister dan Masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Produk) Terakhir Diperbarui: 12 Mei 2022. Unduh. JSON Bagikan. Freeze judul kolom. Tabel Terkait. Inflasi Umum, Inti, Harga Yang Diatur Pemerintah, Dan Barang Bergejolak Inflasi Indonesia, 2009-2023. Proporsi Pembayaran Utang Dan Bunga (Debt Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) Pengadaan Jasa Konsultansi: Jenis/Bentuk Peraturan: Surat Edaran Kepala LKPP: Singkatan Jenis: Nomor: 3: Tahun: 2022: Tanggal Ditetapkan: Selasa, 25 Januari 2022: Diunduh Sebanyak: 5.407 kali: Tipe Dokumen Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; 2022 263. 2021 158. 2020 276. 2019 174. 2018 234. 2017 133. 2016 286. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 bgSCZ.